A. Migas : minyak bumi, gas alam dan batu bara.
B. Non migas : ●☻PAJAK 1. pajak dalam negeri
● pajak penghasilan (migas dan non migas)
● pajak pertambahan nilai
● cukai
● pajak bumi
● bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak lainnya.
2. pajak perdagangan internasional
● bea masuk
● pungutan ekspor / pajak
●☻BUKAN PAJAK 1. penerimaan SDA [minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan]
2. bagian laba BUMN
3. penerimaan bukan pajak lainnya
I. Penerimaan Dalam Negeri
A. Penerimaan Perpajakan
● pajak dalam negeri
● pajak perdagangan internasional
B. Penerimaan Bukan Pajak
● penerimaan SDA
● bagian laba BUMN
● penerimaan bukan pajak lainnya
II. Penerimaan Luar Negeri
investasi/modal proyek/pinjaman keluar negeri
ekspor barang/jasa yang melebihi kapasitas
Rabu, 06 Januari 2010
PENERIMAAN DALAM NEGERI
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF INFLASI
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF INFLASI
Dampak
Pekerja dengan gaji tetap sangat dirugikan dengan adanya Inflasi.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
DAMPAK NEGATIF INFLASI:
SUBJEK:A.masyarakat fakir miskin
B.kelompok menengah
C.masyarakat kreditur:1.obligan
2. non-obligan
D.masyarakat pendidikan
OBJEK: # Perekonomian => uang
# non-perekonomian.
CARA-CARA MENGATASI INFLASI
Cara-Cara Mengatasi Inflasi
1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu:
1. Persediaan Kas
Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.
2. Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
3. Diskonto
Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
2. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
1. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan.
2. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.
3. Kebijakan Lain adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.
1. Sanering
Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:
· Penurunan nilai uang
· Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah.
2. Devaluasi
Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
3. Menaikan hasil produksi.
Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
4. Kebijakan upah
tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
5. Pengawasan harga dan distribusi barang.
Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA
4.1 Definisi Pembangunan Ekonomi Menurut :
A) GBHN RI
pembangunan ekonomi : usaha yang dijalankan oleh pemerintah secara sadar dan terencana dalam jangka waktu tertentu (misalnya 10 tahun) untuk mengadakan perubahan kea rah peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.
B) PARA PAKAR EKONOMI DI LUAR NEGERI
1. Frank, Andre Gender (1984)”sosiologi pembangunan dan keterbelakangan sosiologi”. Jakarta. yayasan ilmu-ilmu sosial (pp 1-32). Pembangunan ekonomi adalah perubahan sikap mental, penduduk suatu Negara serta kesiapan tata nilai yang ada dalam masyarakatnya.
2. Ragers Dan Svenning (1969). Pembangunan ekonomi adalah perbedaan yang mencolok dalam tingkat pendapatan masyarakat di Negara-negara “maju” dengan Negara-negara “miskin”.
C) PARA PAKAR EKONOMI DI INDONESIA
~ Erry Firmansyah
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuanuntuk meningkatkan PDB suatu negara atau daerah yang melebihi tingkat pertambahan penduduknya.
~ Nor aini haji idris
Pembangunan ekonomi adalah kemampuan ekonomi untuk tumbuh yg cukup tinggi,berkelanjutan,mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas,serta berdaya saing tinggi di dukung oleh penguasaan dan penerapan iptek di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan.
4.2 Tujuan Pembangunan Ekonomi
A. jangka pendek
☻ meningkatkan pendapatan perkapita dalam jangka pendek
☻ menetralisir antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara
☻ menaikkan pendapatan perkapita
B. jangka menengah
☻ menciptakan perubahan yang meliputi komposisi produksi, pola penggunaan sumber daya produksi, pola pendistribusian kekayaan dan pendapatan yang dilakukan pelaku ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.
C. jangka panjang
☻ terpenuhinya semua kebutuhan manusia
☻ meningkatkan taraf hidup masyarakat
☻ mempercepat, mendorong dan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi
4.3 latar belakang / alasan perlunya pembangunan ekonomi
-meningkatkan pendapatan perkapita.
-mengurangi tingkat pengangguran.
-mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.
4.4 sasaran pembangunan ekonomi
● membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
● mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik
● mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.
● membangun kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya
● meningkatkan pembangunan daerah
4.5 faktor pendukung pembangunan ekonomi
-kebudayaan masyarakat.
-Teknologi
-Pemerintah
-Dukungna masyarakat
-Kondisi alam dan
-Perekonomian.
4.6 faktor penghambat pembangunan ekonomi
Rendahnya kemampuan mengelola SDA, masih rendahnya panguasaan teknologi dan barang modal , rendahnya kualitas tenaga kerja, rendahnya anggaran pendidikan, faktor budaya yang bersifat menghambat, tingkat korupsi yang tinggi, rendahnya daya beli masyarakat, pengangguran dan keterbatasan tenaga kerja, kekurangan modal, dan masalah pemerataan pendapatan
4.7 tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi
Kenaikan pendapatan perkapita, perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, perubahan struktur ekonomi dan struktur masyarakat, kemakmuran(kekayaan materi), ketinggian nilai budaya, keluhuran akal budi dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4.8 Dampak Positif Pembangunan Ekonomi
» perubahan yang semakin baik dalam segala bidang
» mengurangi permasalahan ekonomi dan kependudukan suatu negara
» mendorong proses pertumbuhan ekonomi
» meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih makmur
4.9 dampak negatif pembangunan ekonomi
» perubahan fisik lingkungan hidup
» perubahan mata pencaharian
» perubahan lingkungan hidup sosial
» perubahan lingkungan alam akibat adanya pencemaran
4.10 definisi pertumbuhan ekonomi
Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalan bentuk kenaikan pendapatan nasional.
4.11 relefansi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dalam pembangunan ekonomi , karena pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang amat kompleks permasalahannya. Hal ini dapat diketahui dengan adanya indikasi masing-masing yaitu pertumbuhan ekonomi hanya meliputi pendapatan nasional , pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk . sedangkan pembangunan ekonomi meliputi perubahan tentang jumlah kemiskinan , jumlah pengangguran , kesenjangan, kebebasan , ketergantungan kepada orang lain dsb.
Antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat erat, keduanya tidak dapat lepas (economic growth) ; pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
4.12 perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi
●) Pembangunan Ekonomi
☻ bersifat kualitatif , bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam strutur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian.
☻ pembangunan ekonomi meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu melihat perubahan tentang jumlah kemiskinan , jumlah pengangguran , kesenjangan , kebebasan, ketergantungan kepada orang lain dsb.
●) Pertumbuhan Ekonomi
☻ bersifat kuantitatif yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.
☻ pertumbuhan ekonomi hanya melihat indikasi dari tiga faktor saja, yaitu pendapatan nasional, pendapatan perkapita , dan pertumbuhan penduduk.
4.13 persamaan pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk
☻ sama –sama meningkatkan taraf hidup masyarakat yang makmur dan lebih baik
☻ sama-sama saling menunjang yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekon0mi memperlancar proses pembangunan.
☻ sama-sama meningkatkan perekonomian suatu negara.
4.14 rumus menghitung pertumbuhan ekonomi , menurut sudut pendekatan
1. Produksi (Production Approach)
1.1 kotor GNP2 – GNP1 x 100%
GNP1
1.2 bersih NNP2 – NNP1 x 100%
NNP1
2. Pendapatan (Income Approach)
2.1 kotor → NI2 – NI1 x 100%
NI1
2.2 kotor pra pajak
Langsung → PI2 – PI1 x 100%
PI1
2.3 bersih (pasca pajak langsung)
DI2 – DI1 x 100%
DI1
Cara menghitung pertumbuhan ekonomi :
Pertumbuhan → PDBt – PDBt-1 x 100 %
PDBt-1
Keterangan : PDBt = Produk Domestik Bruto Tahun t
PDBt-1 = Produk Domestik Bruto Tahun t-1
t = waktu (tahun)
4.15. deskripsi hasil pembangunan ekonomi yg dicapai oleh indonesia selama periode:
4.15.1 Orde lama
Pada orde lama, pembangunan ekonomi lebih mengarah pada sektor politik.
1.Masa Pasca Kemerdekaan(1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :ain itu
4.15.2 Orde baru
Pada masa orde baru , pembangunan nasional memprioritaskan sektor pertanian yaitu berusaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya dan sektor industri , khususnya industri yang menghasilkan barang untuk di ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja , industri pengolahan hasil pertanian , serta industri yang dapat menghaslkan mesin-mesin sendiri.Selain itu dalam orde baru Indonesia juga mencapai sbb:
● menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada masa pemerintahan orde lama .
● menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi.
● menekan laju inflasi dari sekitar 650% di zaman orde lama menjadi berada rata-rata di bawah 2 digit.
● ekspor non migas meningkat sehingga indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.
4.15.3 Reformasi
4.15.3.1 Presiden Habibie
Presiden Habibie berhasil memimpin negara keluar dari dalam keadaan ultra-krisis, melaksanankan transisi dari negara otorian menjadi demokrasi. Sukses melaksanakan pemilu 1999 dengan multi parti (48 partai), sukses membawa perubahan signifikn pada stabilitas, demokratisasi dan reformasi di Indonesia.Habibie merupakan presiden RI pertama yang menerima banyak penghargaan terutama di bidang IPTEK baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jasa-jasanya dalam bidang teknologi pesawat terbang mengantarkan beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan (Doctor of Honoris Causa) dari berbagaai Universitas terkemuka dunia, antara lain Cranfield Institute of Technology dan Chungbuk University.
4.15.3.2 Presiden Abdurrahman Wahid
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.
4.15.3.3 Presiden Megawati
sangat peduli masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Dia adalah
pionir dibandingkan kandidat presiden lainnya, dalam memberikan perhatian
serius terhadap nasib para TKI di luar negeri.
Hal itu kembali ditegaskan pada Rekommendasi-5 Mega-Hasyim, yang
mencantumkan Undang-undang Buruh Migran.
Ini merupakan langkah proaktif untuk melindungi para penghasil devisa negara
terbesar nomor tiga.
Upaya positif lainnya yang patut disyukuri adalah kebijakan satu pintu (one
gate policy) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk
mengawasi berbagai aktivitas menyangkut pengiriman serta pemulangan para
TKI.
Selain itu, ditempuh jalur diplomasi, pengawasan dan peraturan ketat untuk
Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan mendirikan lebih banyak pusat pelatihan
untuk mempersiapkan para tenaga kerja menghadapi dunia kerja di luar
Indonesia.
Tatapan Hangat
Pada saat kami bertemu di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Ibu Mega selalu
menyambut dengan senyum keibuan dan tatapan hangat seraya berkata:"Bagaimana
kabar hari ini, sehat?" Sebuah sapaan sederhana namun menyejukkan hati.
Di kediamannya, saya sering melihat Ibu Mega menjalankah ibadah lima waktu
(sholat), meyeduh teh untuk suami tercinta, mengemong cucu serta mengurus
tanaman.
Di tengah kesibukannya sebagai presiden, Ibu Mega mampu melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus nenek bagi cucunya.
Seperti halnya seorang ibu memperlakukan putra-putrinya, bila Ibu Mega
tampak mengomel kepada "anak-anaknya" saat berlangsung rapat internal
partai, semata-mata hanya sebuah ekspresi kecintaan tulus seorang ibu.
Jujur saja, saya sebagai "anak" mulai memahami situasi dan kondisi PDI
Perjuangan ketika partai ini tampil sebagai pemenang pada Pemilihan Umum
(Pemilu) 1999. Ibu Mega tetap optimistis menerima tongkat estafet
kepemimpinan yang diserahkan kepadanya untuk memimpin negara yang dihuni 217
juta penduduk dalam kondisi sosial-ekonomi yang kocar-kacir. Bila dalam
penampilannya Ibu Mega, seperti halnya para ibu lainnya, tampak kesal,
semuanya itu masih di dalam koridor cinta kasih.
Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan mandat sebagai
Presiden RI kelima, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada 21 Agustus
2001, Ibu Mega mewarisi krisis multidimensi pemerintahan Orde Baru.
Ketika itu, rakyat harus antri sembako (sembilan bahan pokok), nilai tukar
rupiah anjlok terhadap US$ (dolar AS), terjadi kerusuhan di berbagai daerah,
penembakan mahasiwa (Trisakti dan Semanggi I/II) dan penculikan ribuan orang
yang sampai saat ini tidak diketahui rimbanya.
Salah seorang korban penculikan adalah suami sahabat saya, bintang film Eva
Arnaz. Selain itu, masih terbayang dalam ingatan kita semua, peristiwa
memilukan yang terjadi di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, 27 Juli 1996.
Itulah salah satu kelebihan seorang pemimpin perempuan bernama Megawati yang
tangguh dan kukuh pada kodratnya.
Tatapan hangat Ibu Mega tidak sirna. Selama dua tahun 10 bulan masa
pemerintahannya, Ibu Mega dan tim ekonominya, berhasil memerdekakan
Indonesia dari cengkraman Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund/IMF), yang sangat diangungkan pemerintahan Orde Baru.
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga dibubarkan dan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatat rekor dalam sejarah bursa efek di
Tanah Air, setelah berhasil menembus angka 800, pertengahan Mei lalu. Hal
ini membuktikan, aktivitas ekonomi makro sudah berdenyut dan pulihnya citra
Indonesia di mata internasional.
4.15.3.4 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Arah kebijakan pemerintah SBY saat ini yang cenderung neoliberalistik dinilai tidak sehat dan melanggar konstitusi. Namun, ia menyatakan pergeseran arah kebijakan itu sudah mulai dilakukan oleh SBY menjelang akhir masa pemerintahannya yakni dengan diturunkannya harga bahan bakar minyak. Sehingga, lanjut dia, masih ada ruang untuk meneruskan koalisi antara PKB dan Demokrat.
Presiden SBY mengajak semua pihak, terutama dunia pendidikan, merumuskan bagaimana bentuk konstruksi perekonomian dengan mengedepankan beberapa hal. Pertama adalah pendekatan pengetahuan dan budaya. Pembangunan, menurut Presiden, harus bisa mengakomodasi baik aspek pengetahuan maupun segi budaya tanpa harus membedakan-bedakan keduanya.
Berikutnya, Presiden SBY menghendaki adanya upaya peningkatan ekonomi yang sustainable and green. Artinya, proses pembangunan harus berjalan sinambung tanpa mengorbankan lingkungan alam. Tidak dibenarkan melakukan eksploitasi lingkungan untunk tujuan pembangunan tanpa melindungi lingkungan itu sendiri.
Selanjutnya, upaya pembangunan tidak boleh bias dan terdisorientasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kondisi tersebut akan menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai.
Presiden SBY juga mengingatkan agar perekonomian Indonesia tidak bergantung pada ekspor. Pola-pola pembangunan ekonomi yang mengedepankan ekspor seperti di negara-negara Taiwán, Korea Selatan, atau Singapura, menurutnya tidak cocok diterapkan di Indonesia. "Negara kita memiliki ratusan juta penduduk dan bisa menjadi pasar", ungkapnya untuk mengedepankan pasar domestik.
Himbauan untuk menghidupkan semua simpul-simpul di tiap-tiap dimensi wilayah, baik di kabupaten, kota, propinsi, dan di tiap-tiap pula juga disampaikan Presiden SBY. Upaya itu untuk memacu kerja dari seluruh lini-lini pemerintahan di Indonesia.
Presiden SBY juga mengungkapkan komitmennya untuk tidak mengandalkan anggaran yang bersumber dari luar negeri. "Kalau ada, lebih baik diupayakan saving", tuturnya. Pangan dan energi yang menjadi kebutuhan dasar rakyat juga harus bisa mandiri tanpa mengandalkan dari hasil pinjaman.
Selama ini selalu ada dikotomi antara keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Padahal pembahasan semacam itu justru menghambat upaya pembangunan itu sendiri.
4.16 dampak positif dan negatif krisis keuangan global terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di indonesia.
a.Dampak positif
Memotifasi negara untuk lebih konsekuen terhadap keseimbangan antara perekonomian negara dengan anggaran pengeluaran negara yg tidak sejalan.
b.Dampak Negatif
Perekonomian Indonesia terutama bagi sektor riil yang mempunyai pangsa export, maka dari itu pemerintah harus sungguh-sungguh menangani masalah ini karena pada akhirnya apabila tidak tertangani dengan benar akan mengakibatkan distabilitas negara atau sering orang bilang akan terjadi Krisis seri kedua.selain itu akan menimbulkan ketidak sinambungan atau ketidak seimbangan antara keuangan Negara dengan rencana pembangunan ekonomi di masa yg akan dating.Tidak hanya itu pemerintah akan menghentikan kegiatan di pasar bursa modal dalam jangka panjang.
4.17 harapan dan saran anda
☻) Harapan : saya sebagai pelajar , berharap semoga di tahun 2009-2014, pembangunan ekonomi terus berjalan dan prosesnya lancar sehingga pertumbuhan ekonomi terus menuju perubahan yang mutlak bagi negara , serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang akan datang.
☻) Saran : saya sarankan kepada pemerintah beserta perangkatnya untuk lebih memperinci dan bersatu dalam rencana dan proses pembangunan ekonomi agar terjadi pemerataan dalam pembangunan.
< /div>
About Me
- aRieZ girL
- hey,,, Q fOurIn,,, asYik yOw bloOgQ he_he,,,,, tApi j0g maEn Copy aZa lhO,,,,!!!! oCe oCe..... dEY Dey,,,,!!^_^
